Pentingnya pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tidak bisa dipungkiri. Dengan pengawasan yang efektif, kita dapat memastikan bahwa dana publik yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat benar-benar termanfaatkan dengan baik. Namun, seringkali pengawasan terhadap APBD Samarinda masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan pengawasan terhadap APBD Samarinda.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan APBD Samarinda. Menurut Ahli Tata Kelola Pemerintahan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, “Keterbukaan dan transparansi merupakan kunci utama dalam pengawasan APBD. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana APBD dan memastikan bahwa tidak terjadi penyelewengan.”
Selain itu, penguatan peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Samarinda juga perlu dilakukan. Kepala BPKP Kota Samarinda, Ibu Siti Maryam, menekankan pentingnya kerjasama antara BPKP dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap APBD. “Kami siap bekerja sama dengan DPRD dan instansi terkait untuk memastikan penggunaan dana APBD berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan juga merupakan langkah yang efektif. Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Samarinda, Bapak Andi Mulyadi, mengatakan bahwa “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama dalam pengelolaan APBD perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pengawasan. Dengan demikian, pengawasan terhadap APBD akan lebih efektif dan akuntabel.”
Selain itu, perlu adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah untuk melaporkan dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan APBD. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang transparan dan akuntabel, pengawasan terhadap APBD akan semakin efektif.”
Dengan menerapkan langkah-langkah efektif seperti keterbukaan dan transparansi, penguatan peran BPKP, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, diharapkan pengawasan terhadap APBD Samarinda dapat meningkat dan dana publik dapat termanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.