Peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan tata kelola keuangan Samarinda menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan transparan. Pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik di kota ini.
Menurut Bambang Wibowo, seorang pakar tata kelola keuangan dari Universitas Indonesia, pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan di Samarinda dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Pemangku kepentingan harus bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan di Samarinda agar tercipta kepercayaan publik yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingan memiliki peran utama dalam mengelola keuangan daerah. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun anggaran dan melaksanakan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima tahun terakhir, anggaran belanja daerah Samarinda terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan di kota ini.
Namun, peran masyarakat juga tidak boleh diabaikan dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan di Samarinda. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan. Menurut Surono, seorang aktivis anti korupsi, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik di Samarinda. Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta dapat membantu dalam pengelolaan keuangan publik dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif. Menurut Rudi Setiawan, seorang ekonom senior, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan tata kelola keuangan di Samarinda.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemangku kepentingan sangatlah penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan di Samarinda. Kerjasama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di kota ini. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat terjaga dan pembangunan di Samarinda dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.