Pemerintah Kota Samarinda perlu membangun sistem pengawasan keuangan yang efektif untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan masyarakat.
Menurut Pakar Keuangan Publik, Prof. Dr. Bambang Riyanto, “Sistem pengawasan keuangan yang efektif merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan good governance di pemerintahan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, akan meminimalisir risiko terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara.”
Pemerintah Kota Samarinda harus memastikan bahwa sistem pengawasan keuangan yang dibangun memiliki beberapa komponen penting, seperti audit internal dan eksternal, pengawasan oleh lembaga independen, serta pelaporan keuangan yang transparan.
Menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengawasan keuangan di lingkungan pemerintah harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Pemerintah Kota Samarinda juga perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan pemerintahan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, akan tercipta kontrol sosial yang dapat meminimalisir potensi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan.
Dalam membangun sistem pengawasan keuangan yang efektif, Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem yang telah dibangun. Hal ini penting untuk mengetahui apakah sistem yang ada telah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan.
Dengan adanya sistem pengawasan keuangan yang efektif, diharapkan Pemerintah Kota Samarinda dapat mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Sehingga, dana publik yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara adil dan adil.
Dengan demikian, membangun sistem pengawasan keuangan yang efektif di Pemerintah Kota Samarinda merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Hal ini juga akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan bersama.