Korupsi anggaran Samarinda menjadi ancaman terbesar bagi pembangunan Kota Samarinda. Korupsi anggaran adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Menurut data dari KPK, kasus korupsi anggaran di Samarinda masih cukup tinggi. Hal ini membahayakan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Walikota Samarinda, Andi Harun, “Korupsi anggaran sangat merugikan pembangunan kota. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.”

Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Prof. Dr. Hadi Subiyantoro, mengatakan bahwa korupsi anggaran merupakan ancaman serius bagi pembangunan kota. “Korupsi anggaran menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial. Hal ini harus segera diatasi dengan melakukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas.”

Korupsi anggaran Samarinda juga telah menarik perhatian pemerintah pusat. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, “Korupsi anggaran di Samarinda harus segera diatasi agar pembangunan kota dapat berjalan lancar. Pemerintah pusat siap memberikan dukungan dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi anggaran di Samarinda.”

Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk mencegah dan memberantas korupsi anggaran di Samarinda. Dengan upaya bersama, pembangunan kota dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang merata.